Nur Siaka
Infobaru.News_Palu – Pengurus Daerah Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tengah menilai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Rusdi Mastura, kurang peduli terhadap asosiasi Gapensi sehingga pengusaha-pengusaha local kehilangan kesempatan untuk mendapatkan proyek-proyek yang ada di Sulawesi Tengah.
Direktur eksekutif DPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tengah Nur Siaka kepada media ini (17/7) di palu mengatakan, bahwa selama ini Pemerintah Sulawesi Tengah tidak pernah memberikan perhatian kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tengah dalam mengerjakan proyek-proyek yang ada untuk memberdayakan pengusaha-pengusaha local.
Menurutnya, bahwa selama ini dalam pekerjaan proyek-proyek di Sulawesi Tengah, lebih banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha bukan local.
“Kami mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberi perhatian terhadap para pengusaha lokal, sehingga para pengusaha konstruksi lokal dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri”, beber Nur yang juga salah satu pengurus partai politik di Sulawesi Tengah.
Nur menambahkan, bahwa tindakan pemerintah Sulawesi Tengah ini berbeda dengan pemerintah kota Palu, Donggala dan Parigi, yang begitu peduli terhadap Asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tengah sehingga pengusaha-pegusah local dapat diberdayakan untuk mengikuti pekerjaan-pekerjaan baik yang berskala kecil (proyek penunjukan langsung), maupun yang berskala besar.
“Pengusaha konstruksi lokal sepertinya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan inprastruktur di Sulawesi Tengah sehingga banyak proyek yang ada tidak satupun yang diberikan kepada Gapensi Sulteng”, terangnya.
Nur Siaka juga berharap Gabungan Pengusaha dan Konstruksi Sulawesi Tengah dapat memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah agar tercipta distribusi proyek secara adil dan profesional kepada kontraktor sehingga tidak menimbulkan kesan ada monopoli atau diskrimisai proyek orang tertentu dalam pekerjaan proyek di Sulawesi Tengah. Selama ini nampak di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam pekerjaan proyek hanya diberikan kepada orang-orang tertentu sehingga tindakan ini terkesan diskriminatif, bahkan ada yang kelihatan sudah monopoli proyek-proyek tertentu, tutup Nur .(IB)
