Infobaru.News_Palu –Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat NTT Menggugat menggelar aksi demo di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Jumat (12/7/2024).
Mereka melakukan unjuk rasa itu akibat nama-nama calon taruna (catar) Akpol 2024 yang lolos dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mayoritas bukan putra dan putri asli daerah NTT.
“Hari ini kami menuntut kepada kepolisian supaya membentuk tim investigasi terhadap proses seleksi calon taruna akpol NTT,” kata Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat NTT Menggugat, Manche Kota kepada wartawan di Mabes Polri.
Dia mengatakan Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga diduga telah melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi catar Akpol tersebut.
Pasalnya, ketika Polda NTT dijabat oleh pimpinan yang berdarah asli NTT, ada beberapa putra-putri daerah yang lolos menjadi catar Akpol.namun setelah diganti putra dan ptri daerah sudah tidak ada yang lolos.
“Informasi yang beredar bahwa yang lolos itu sebagian besar adalah anak dari pejabat kepolisian yang sekarang menjabat dan mantan pejabat kepolisian NTT,” ungkapnya.
Dalam kegiatan ini, perwakilan massa diterima oleh pihak Mabes Polri saat melakukan audiensi.
Meski aksi tersebut sempat berjalan ricuh karena penutupan jalan dengan membakar sejumlah barang seperti ban, kardus dan botol bekas air mineral, namun mereka mengklaim Polri telah menerima tuntutan mereka.
Adapun tuntutan yang diterima yakni ada dua persoalan. Pertama, agar Polri membentuk tim untuk menginvestigasi kasus dugaan KKN tersebut dan kedua yakni agar Kapolda NTT menambah kuota catar Akpol khusus untuk putra dan putri asli daerah NTT.
“Pertama kami menuntut Kapolri memberikan kuota tambahan untuk anak asli NTT, karena ini menggelisahkan. kami terus terang merasa bahwa NTT ini hanya rumah persinggahan, yang kemudian orang boleh mengambil hak-hak anak NTT kalau dibiarkan terus kapan anak NTT bisa menjadi pimpinan di kepolisian,” ungkapnya.
Sementara itu Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga kepada wartawan mengatakan bahwa penerimaan Akpol, Bintara hingga Tamtama Polri sudah melalui mekanisme yang berlaku.
“Saya selaku Kapolda tidak bisa intervensi atau mempengaruhi hasil yang di laksanakan oleh Panitia yang diawasi oleh Internal Polri maupun pengawas eksternal dari masyarakat, perwakilan orang tua dan akademisi,” kata Daniel.
Sementara itu, Karo SDM Polda NTT, Kombes Satria Yusada menepis isu yang menyebut calon taruna (catar) Akpol yang lulus mayoritas bermarga batak.
Dari 11 catar Akpol yang lulus, enam di antaranya merupakan putra asli NTT. Mereka lahir dan besar di pulau dengan julukan Nusa Terindah Toleransi itu.
“11 orang peserta yang dinyatakan lulus terpilih sidang kelulusan Tk Panda (Panitia Daerah) satu orang asli putra daerah NTT, lima orang putra daerah yang lahir dan besar di NTT, lima orang pendatang yang sudah menetap di NTT,” kata Satria saat dihubungi.
Satria menyebut dalam proses perekrutan catar Akpol sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat.
“Dalam semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi proses seleksi yang transparan,” tuturnya.
“Proses kelulusan seleksi Catar dan terpilihnya Catar yang mengikuti seleksi TK Pusat Akpol di Semarang,” jelasnya.(IB)
