Infobaru.News_Palu – Penerimaan Bintara  Polri tahun 2024 pada Polda Sulawesi Tengah, masih menyisahkan pilu bagi keluarga casis yang harus menerima anaknya terbuang untuk menjadi anggota Polri  hanya  karena  jumlah kuato  Sulawesi Tengah  yang  diberikan  kepada  Provinsi  Papua.

Seakan pemuda sulteng bukan dari bagian NKRI sehingga  Polri  secara  terang-terangan mematahkan semangat anak daerah Sulteng  dalam  meraih cita-cita untuk menjadi anggota Polri, karena hanya untuk menyenangkan  perasaan Pemuda Papua.

Sikap dan Tindakan Polri ini memberikan gambaran bahwa nilai pemuda Sulawesi Tengah tidak memiliki arti apa-apa sehingga tanpa kepekaan mereka dengan seenaknya mengambil hak anak daerah untuk menjadi anggota Polri.

Yang lebih parah lagi pemangku pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura yang dianggap sebagai pemimpin putra daerah tulen, tidak dapat berbuat apa-apa untuk  menjaga hak-hak pemuda Sulawesi Tengah dalam mendapatkan lapangan pekerjaaan.

Gubernur, anggota DPRD Sulteng dan DPR RI, tidak tergerak, untuk memperjuangkan hak-hak pemuda Sulawesi Tengah karena casis Bintara tersebut  bukan keluarga atau kerabat mereka sehingga kesedihan orang tua dari pemuda-pemuda Sulteng tersebut dianggap angin lalu.

Saat ini kita melihat para tokoh lagi sibuk membangun pencitraan sebagai pemimpin yang  memperjuangkan hak-hak rakyat Sulawesi Tengah dalam menghadapi pilkada, namun di depan mata mereka kurang lebih 100 pemuda Sulteng yang tersingkir untuk menjadi aggota Polri oleh karena jatah Sulawesi Tengah diberikan kepada Pemuda Papua.

Dari 1.727 peserta seleksi, hanya 130 bintara yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pendidikan bintara sisanya tidak diloloskan karena jatah Sulteng diberikan kepada Papua, jika kita melihat pagu dana untuk Pendidikan Bintara SPN Panimba, kurang lebih untuk 267 siswa pada tahun 2023.

Sementara jika kita melihat dalam penerimaan Polri tahun ini, Papua barat mendapat kuota sebanyak  1.033 dari jumlah pendaftar 1.570 jika melihat kuato yang diberikan tersebut cukup besar namun sangat aneh kok kuato Sulteng juga harus diberikan lagi.

Sangat ironi jika Sulawesi Tengah yang sudah memiliki tempat Pendidikan sendiri yakni SPN Labuan Panimba, namun dalam rekrutmen putra-putra daerah untuk menjadi anggota Polri Bintara, jatah mereka harus diberikan kepada Provinsi lain.

Untuk apa ada  seleksi di daerah masing-masing jika dalam penetuan kuato tidak memberikan kepastian, kita berharap agar gubernur  Sulawesi Tengah Rusdi Mastura harus lebih peka melihat persoalan ini.

Untuk sejarah pertama di dalam kepemimpinan Kapolda Sulteng Irjen Pol DR Agus Nugroho kuota penerimaan bintara tahun ini di sunat oleh Provinsi lain diatas dari setengah jumlah casis anak daerah yang lolos. Dari 12.800 kuota untuk Pendidikan Bintara seindonesia, Sulawesi tengah hanya mendapatkan 100 orang  untuk dapat mengikuti  Pendidikan, merupakan ke gagalan pemerintah daerah. (AL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *